Tumpahnya Keresahan dan Kegagalan Berpikir

 Politikus yang dengan mudah menuduh adanya intervensi asing di balik aksi massa, sedang merendahkan kemampuan berpikir masyarakat dan tanpa sadar telah mengabaikan keresahan yang tumbuh di tengah publik.

Tuduhan semacam itu dilontarkan politikus di Indonesia, ketika merespon aksi massa di penghujung tahun 2025 lalu. Narasi serupa juga keluar dari mulut perwakilan penguasa Iran, di tengah meluasnya aksi protes yang menuntut perbaikan kondisi hidup. Polanya nyaris sama: ketika suara masyarakat makin "bising", pihak luar dijadikan kambing hitam.

Keresahan mendorong orang untuk mengekspresikan diri dan menyuarakan pendapat. Aksi protes yang berujung anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas umum, sudah sepantasnya mendapat tindakan dan hukuman yang sesuai. 

Tapi, masalah utamanya bukan anarkisme, melainkan keresahan yang seiring waktu semakin menguat, akibat buruknya komunikasi antara dua elemen utama pembentuk sebuah negara: rakyat dan pemerintahnya—atau dalam tulisan ini antara masyarakat dengan para politikus yang mengisi posisi kekuasaan.

Ketiadaan empati atau kepedulian membuat kebijakan tidak lagi diposisikan sebagai alat untuk menjawab kebutuhan publik, tapi hanya sebagai instrumen administratif yang berdiri sendiri, terpisah dari realitas hidup orang banyak. Dalam kondisi seperti itu, suara masyarakat tidak dibaca sebagai masukan, tetapi kerap dianggap gangguan yang harus diredam, dijelaskan seperlunya saja, atau dialihkan ke isu yang lain.

Sulit untuk tidak curiga, ketika politikus yang bekerja atas nama negara, berbicara tanpa empati di depan televisi. Yang lebih disayangkan, alih-alih memberikan tanggapan atau solusi yang jernih, dari hasil berpikir yang matang, penjelasan yang keluar seringkali terasa defensif—sebatas untuk menyelamatkan posisi dan diri sendiri. Kosong dan meleset dari persoalan.

Kalau boleh bertanya, tanpa mengurangi rasa hormat yang barangkali memang sudah habis, sebenarnya, apa mereka memang punya rencana dan tahu apa yang harus dikerjakan?

Dalam sebuah hubungan, rasa saling tidak percaya mudah muncul ketika komunikasi berjalan buruk. Hubungan antara negara dan warganya tidak terkecuali.

Tanpa aba-aba, peraturan yang memengaruhi hajat hidup orang banyak disahkan. Sistem pemilihan umum diusulkan untuk diubah. Masyarakat merasa tidak puas, namun legislatif dan eksekutif yang tampak mesra mengklaim telah melibatkan dan menampung aspirasi publik. 

Rasanya tidak pernah ada dialog yang berarti atau diskusi publik yang betul-betul dilakukan sebelum kebijakan diputuskan. Jikalau pendapat masyarakat tidak diperlukan karena dianggap hanya menambah kompleksitas dan memperlambat proses, setidaknya, biarkan pers dan segelintir orang yang peduli untuk mencari tahu, mempertanyakan dan mengawasi. 

Ironisnya, kelompok ini justru diintimidasi dan diteror, dengan maksud membungkam suara-suara kritis—hanya karena mempertanyakan kejanggalan yang memang patut dipertanyakan, kebenaran yang seolah ditutupi, serta pengabaian atas kodrat manusia sebagai makhluk berpikir.

Siapa dibalik praktik-praktik intimidasi ini? Mengapa negara terkesan enggan, atau tidak berkepentingan, untuk betul-betul mencari tahu? Bagaimana nasib laporan-laporan yang telah dibuat—apakah benar-benar ditindaklanjuti?

Ketika ragam keluh-kesah yang bertebaran di ruang publik sudah tidak lagi dihiraukan, aksi massa yang tumpah ke jalan menjadi sulit dibendung. Ini adalah luapan keresahan yang tidak memerlukan campur tangan pihak asing. 

Ia lahir dan tumbuh di dalam negeri sendiri, dipupuk oleh sikap para aktor politik yang selalu:

• meremehkan nalar publik, 
• menyederhanakan persoalan kompleks, 
• tidak sinkronnya antara masalah dan solusi, rencana dan eksekusi, ide dan angan angan
• dan memilih retorika defensif ketimbang kerja kebijakan yang jujur, terbuka dan konsisten.

Dan dalam kondisi seperti ini, pikiran yang resah dapat dengan mudah mempertanyakan segala hal:

Apalah arti ketuhanan tanpa rasa kemanusiaan? 
Apalah arti persatuan dan perwakilan tanpa keadilan sosial?
Apakah nalar memang harus disingkirkan, demi menyelamatkan muka dan posisi di panggung kekuasaan?